SEJARAH SINGKAT

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pimpinan Departemen Keuangan bertekad untuk membentuk suatu kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dapat memberikan peningkatan layanan yang lebih cepat, akurat, tanpa biaya serta penyelesaiannya dilakukan secara transparan (zero defect). Pembentukan kantor pelayanan percontohan ini telah direalisasikan di setiap wilayah propinsi di Indonesia oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu dengan mengubah setiap Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berkedudukan di propinsi menjadi KPPN Percontohan. Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan contoh kepada KPPN-KPPN lain untuk dapat mengikuti Standard Operating Prosedures KPPN Percontohan.

KPPN Ambon merupakan KPPN Percontohan yang telah dimulai oprasionalisasi pada tanggal 30 Juli 2007 bersama-sama dengan 18 (delapan belas) KPPN Percontohan lainnya, yaitu KPPN Medan II, Palembang, Jakarta I, Jakarta II,Bandung II,Semarang II, Yogyakarta, Surabaya II, Pontianak, Banjarmasin, Denpasar, Mataram, Kupang,Makasar II, Gorontalo,Manado, Ambon, dan Jayapura.

Dengan diresmikannya KPPN Ambon menjadi KPPN Percontohan Ambon diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap proses pencairan dana APBN, menjadi lebih cepat, tepat, akurat, dan transparan serta tanpa adanya pungutan biaya. Dengan demikian opini publik yang selama ini masih melekat yaitu berbelit-belitnya proses pencairan dana melalui KPPN, tidak transparan, tidak konsisten bahkan adanya pungutan tidak resmi dapat dihilangkan dan berubah menjadi KPPN yang selalu siap melayani publik dengan baik dan bebas korupsi.