Belanja Pemerintah Maksimal, Rakyat Maluku Sejahtera

Maluku

Analisis Pengaruh Penyerapan APBN Di KPPN Ambon Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Maluku Tahun 2012

“Selamat Datang Para Penggerak Ekonomi Masyarakat Maluku”

Itulah sepenggal kalimat motivasi yang terpampang disalah satu sudut ruang layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon. Mungkin “menggelitik” telinga sebagian orang yang membacanya atau mungkin terasa aneh bagi customer yang dilayani ketika memasuki KPPN Ambon. Wajar saja, mereka yang notabene pejabat perbendaharaan ataupun staf keuangan di kantor-kantor pemerintahan, setiap hari hanya berkutik dengan masalah-masalah teknis terkait pencairan dana tanpa memahami makna dan pengaruh “uang cair” itu sebagai komponen penting penggerak roda perekonomian masyarakat Maluku disamping investasi swasta.

Kalimat tersebut bagi KPPN Ambon sendiri adalah bentuk penghargaan kepada Satuan Kerja (Satker) yang dilayani mengingat arti penting penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kas Negara ke Maluku berasal dari produk mereka yang bernama Surat Perintah Membayar (SPM). Sangat disayangkan, mindset para pejabat perbendaharaan pada umumnya masih menganggap bahwa pekerjaan mereka hanya sebatas dana tersebut telah sampai kepada yang berhak, padahal dari tangannyalah awal penggerak roda perekonomian masyarakat Maluku.

Fenomena ”tanggal muda” adalah contoh kecil bagaimana peran belanja pemerintah dalam roda ekonomi Maluku. Setiap awal bulan, Foodmart Ambon Plaza akan penuh sesak dibanding hari biasanya oleh orang-orang yang hendak berbelanja di salah satu swalayan besar di Kota Ambon itu. Fenomena tanggal muda adalah saat dimana para tukang ojek, tukang becak, sopir angkot dan warung-warung mendapat omset yang lebih besar.

Fenomena lain yang penulis tangkap di kota ini adalah semakin menjamurnya industri perhotelan. Hal ini didukung dengan banyaknya kegiatan-kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di hotel-hotel. Faktor ini tentunya sangat membantu para pelaku industri perhotelan dan pastinya akan berbanding lurus dengan tingkat penyerapan angkatan kerja di Maluku.

Sebagian contoh yang telah dikemukakan menggambarkan peran vital belanja pemerintah dalam mendorong pergerakan roda perekonomian. Semakin banyak kegiatan-kegiatan yang didanai pemerintah berarti kesempatan kerja yang luas akan tercipta bagi masyarakat. Semakin banyak aktifitas ekonomi berarti roda perekonomian akan terus bergerak dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Peran Investor Swasta Dalam Pertumbuhan Ekonomi Maluku

Konflik horizontal yang pernah melanda Maluku dalam kurun waktu tahun 1999 – 2004 telah membuat daerah ini agak “berbeda” dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Masih gampangnya warga tersulut emosi ketika ada kejadian berbau SARA dan metode penyelesaian konflik dengan pengkotak-kotakan wilayah pemukiman antar golongan membuat masyarakat masih merasakan ketidaknyamanan di daerah ini. Setidaknya itulah yang penulis rasakan selama enam tahun mengabdi di KPPN Ambon, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwasanya daerah ini sudah jauh lebih berkembang dibandingkan dengan awal-awal penyelesaian konflik berkat kerja keras para pejabat, pemuka agama dan tokoh masyarakat di daerah ini.

Faktor itu pula yang menjadi salah satu penyebab para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri enggan masuk ke Maluku untuk berinvestasi, padahal banyak sektor potensial yang diyakini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah apabila dikelola secara profesional dan optimal. Sektor pariwisata, perikanan laut dan pertambangan merupakan sektor-sektor andalan di daerah ini. Orang yang pernah berkunjung ke Maluku tak akan menafikan keindahan pantai-pantai dengan kejernihan air dan pasir putihnya. Kekayaan hasil laut di laut banda pun membuat para illegal fishing dari luar berdatangan. Provinsi yang 80 persennya adalah laut ini bahkan dicanangkan menjadi lumbung ikan nasional. Tambang emas di Pulau Buru yang dikelola secara liar oleh warga yang kebanyakan pendatang dari luar Maluku membuat daerah ini tak pernah bisa menikmati kekayaannya sendiri.

Dari Berita Resmi Statistik No. 01/11/81/Th.XIV tanggal 05 Februari 2013 yang dirilis Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2012, ekonomi Maluku bertumbuh sebesar 7,81 persen naik dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya sebesar 6,29 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2012 yang hanya mencapai 6,2 persen. Sebuah angka yang menggembirakan tentunya, namun dari data yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga yang berlaku pada Tahun 2012 sebesar Rp. 11.468.769 juta yang didominasi oleh pengeluaran konsumsi Rumah Tangga (Consumption Expenditure) sebesar Rp. 7.968.946 juta. Untuk pengeluaran konsumsi pemerintah (Government Expenditure) sebesar Rp. 4.045.037 juta, sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi swasta (Investment Expenditure) hanya sebesar Rp. 818.723 juta. Masih rendahnya pengaruh komponen investasi swasta menggambarkan bahwa sisi belanja pemerintah memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku.

Masih rendahnya peran investasi swasta dan keterbatasan kemampuan belanja pemerintah tidak banyak memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat Maluku. Hasil Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) yang menempatkan Maluku sebagai peringkat ketiga termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin 20,76 persen dari total penduduk merupakan tantangan tersendiri yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah yang akan memilih pemimpin pada 11 Juni mendatang ini.

Kontradiksi dan Permasalahan

Pada Tahun Anggaran 2012, dari data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Ambon, tingkat penyerapan anggaran Satker di empat wilayah kerja Kota Ambon, Kabupaten Buru dan Buru Selatan serta Provinsi Maluku sebesar Rp. 5.009.000,42 juta atau 98 persen dari total pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp. 5.088.480.42,- juta. Sedikit lebih tinggi dibandingkan tingkat penyerapan tahun 2011 sebesar Rp. 3.902.673,77 juta atau hanya 96,12 persen dari total pagu DIPA sebesar Rp. 4.060.303,24 juta. Tingkat penyerapan ini jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat penyerapan secara nasional yang hanya 87,5 persen dari pagu APBN Tahun Anggaran 2012. Untuk belanja barang dan modal sebagai sektor yang memiliki peranan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi mencatatkan realisasi sebesar Rp. 3.599.886,60 juta atau 96 persen dari total pagu sebesar Rp. 3.725.682,09 juta.

Dari data BPS sebelumnya diketahui bahwa tingkat konsumsi pengeluaran pemerintah sebagai salah satu komponen pertumbuhan ekonomi Maluku hanya sebesar Rp. 4.045.037 juta. Hal tersebut sangat kontradiktif dengan data penyerapan APBN yang disalurkan melalui KPPN Ambon Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 5.009.000 juta, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurang lebih Rp. 1 Triliun dana tersebut mengalir keluar atau tidak berputar di Maluku. Sebuah hal yang ironi mengingat dana sebesar Rp. 1 Triliun tersebut hanya berasal dari APBN. Apabila ditambahkan dengan data APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan APBN yang disalurkan oleh KPPN selain KPPN Ambon di wilayah Maluku, tentu perbedaan deviasinya akan lebih besar lagi.

Salah satu penyebab terjadinya kontradiksi tersebut karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor industri dan jasa selaku penyedia barang/jasa di Maluku yang berkualitas dan produktif. Dari data statistik BPS, sektor pertanian masih menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor non pertanian yaitu sektor industri dan jasa, padahal sektor inilah yang paling berperan sebagai penggerak percepatan pertumbuhan ekonomi.

Di era transparansi sekarang ini, setiap proses lelang proyek pemerintah dapat diikuti seluruh penyedia barang dan jasa di seluruh indonesia. Karena SDM yang tersedia di Maluku pada umumnya belum memenuhi tuntutan kualifikasi pekerjaan menyebabkan SDM di Maluku kurang memiliki daya saing dibandingkan dengan SDM di wilayah barat Indonesia. Hal tersebut telah menjadi permasalahan umum yang terjadi di wilayah timur Indonesia disebabkan ketimpangan tingkat kualitas pendidikan antara wilayah barat dengan timur Indonesia.

Permasalahan ini dirasakan langsung oleh penulis sendiri. Sulitnya mencari penyedia barang dan jasa yang sesuai kualifikasi di Ambon, kurangnya pengetahuan mereka akan peraturan pengadaan barang/jasa serta tingginya biaya yang harus dikeluarkan menyebabkan mau tidak mau harus mencari penyedia barang di luar Maluku. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penghambat percepatan penyerapan anggaran. “Kalau di Jawa pengusaha mencari-cari pekerjaan tapi disini pekerjaan yang mencari-cari pengusaha”. Begitulah sindiran yang sering dilontarkan untuk menggambarkan permasalahan ini.

Permasalahan lain yang menjadi kendala adalah belum meratanya pembangunan di semua wilayah. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur di sektor transportasi terutama laut dan udara mengingat kondisi geografis Maluku yang mempunyai karakteristik fisik wilayah yang terdiri atas ratusan pulau besar dan kecil yang dipisahkan oleh perairan laut dalam yang luas. Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama dalam distribusi barang dan jasa, sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

Simpulan dan Saran

Pertumbuhan ekonomi masih merupakan tujuan utama dan indikator penting keberhasilan pembangunan ekonomi Maluku. Hal tersebut harus didukung oleh kualitas belanja pemerintah dan investasi swasta. Tingkat penyerapan yang tinggi ternyata tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada akhirnya peran pemerintah daerah melalui belanja pemerintah yang dapat merangsang investasi swasta untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Penyerapan angkatan kerja itulah yang diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi daerah guna tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku. Dengan memaksimalkan belanja pemerintah di daerah sendiri, pertumbuhan ekonomi Maluku sebanyak dua digit bukanlah sesuatu yang mustahil dicapai.

Untuk itu, perlu didukung upaya maksimal dan kerja keras segenap komponen yang terlibat dalam mendorong pergerakan roda perekonomian Maluku. KPPN sebagai instansi penyalur APBN harus mendorong para Satker untuk dapat segera menyerap alokasi-alokasi dana yang telah ditetapkan dalam DIPA dan memberikan solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi terkait dengan penyerapan anggaran.

Disisi lain Pemerintah daerah diharapkan mampu membuat kebijakan fiskal daerah yang tepat, menjaga stabilitas politik dan keamanan guna mendorong pihak swasta untuk dapat berinvestasi di wilayah ini. Peningkatan investasi oleh swasta menjadi faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga Pemerintah Daerah harus mampu menarik investor khususnya dunia usaha agar dapat menanamkan modal untuk mengembangkan potensi berbagai sumber daya yang ada.

Karakteristik wilayah Maluku yang terdiri dari pulau-pulau menuntut ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam sistem transportasi, terutama laut dan udara yang dapat meningkatkan keterkaitan antar wilayah terutama dalam distribusi barang dan jasa. Untuk itu diperlukan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan terutama pada sektor transportasi sehingga dapat mewujudkan pemerataan pembangunan di semua wilayah.

Hal penting lainnya yang tidak boleh terlupakan adalah pembentukan dan pengembangan SDM yang berkualitas. SDM merupakan modal penting bagi suatu daerah untuk dapat memiliki daya saing dengan daerah lain. SDM yang berkualitas dan produktiflah yang nantinya mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku sebagai representasi Kementerian Keuangan di Maluku diharapkan juga mampu memberikan kontribusi melalui kegiatan spending review dan kajian fiskal regional yang dapat menjadi tools baik bagi Kementerian Keuangan maupun Pemerintah Daerah sendiri untuk mengukur kualitas belanja pemerintah sehingga alokasi-alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya ungkit (leverage) tinggi bagi perekonomian dapat dimaksimalkan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.

Perlunya pula dilakukan sosialisasi dan pemahaman kepada para pejabat perbendaharaan bukan hanya sebatas permasalahan-permasalahan teknikal Keuangan Negara tetapi mencakup makna dan filosofi APBN untuk kesejahteraan masyarakat. “Segera realisasikan DIPA Anda, agar masyarakat Maluku semakin sejahtera”, satu pesan yang terpampang di running text ruang layanan KPPN Ambon yang mudah-mudahan dapat menggugah semangat para penggerak roda perekonomian Maluku. Semoga.

Penulis : Abd. Gafur

You can leave a response, or trackback from your own site.